Halo Sahabat Edunitas!Sahabat semua sudah paham lha ya, bahwa pendidikan adalah isu yang tidak pernah habis pembahasannya di negara kita ini. Sepanjang tahun, siapapun menterinya, dan apapun kondisinya. Mulai dari kebijakan, biaya, akses, kurikulum, serta ketimpangan pendidikan antara desa dan kota. Terus, mengapa penting untuk selalu membahas pendidikan ini dipermukaan? 

Baca Juga: Keunggulan dan Fasilitas saat Kuliah di Edunitas

Kondisi Pendidikan di Indonesia

Selain memang masih banyak masalah pendidikan di Indonesia, alasan yang lebih filosofisnya adalah pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di Indonesia, pendidikan adalah milik publik dan negara memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Sedangkan, di beberapa negara, seperti Amerika, pendidikan bukanlah bagian dari pelayanan publik. Pemerintah menyerahkan pendidikan secara penuh kepada “pasar’ sehingga Sahabat tidak akan menemukan “jaminan pendidikan” secara formal di sana. 

PR Pendidikan Indonesia

Saat ini, pemerintah memiliki segudang PR yang harus segera dituntaskan, khususnya mengenai pemerataan akses terhadap pendidikan yang sepanjang tahun menjadi polemik. Dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dijelaskan  bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Landasan hukum ini yang menjadi pijakan dalam kebijakan nasional wajib belajar 9 tahun dan beberapa kebijakan daerah tentang wajib belajar 12 tahun. Namun, baik kebijakan nasional maupun daerah tersebut belum menjangkau wajib belajar hingga di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, akses terhadap pendidikan tinggi masih jauh dari kata merata. 

Baca Juga: Kuliah Formal atau Online Course, Mana yang Efektif?

Masalah Pendidikan Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi berada di angka 30.85% masih tertinggal dari Malaysia yang mencapai 50% dan Singapura  yang lebih dari 70%. Padahal, pendidikan tinggi adalah salah satu upaya untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Alih-alih mengupayakan pemerataan akses terhadap pendidikan tinggi, masalah tersebut ditambah dengan timbulnya masalah baru akibat ratifikasi UU No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dimana konsekuensinya Indonesia harus mematuhi segala keputusan dan kesepakatan yang dibuat oleh WTO, salah satunya adalah General Agreement on Trade in Services (GATS). Sebuah perjanjian dalam bidang perdagangan jasa dimana pendidikan menjadi salah satu komoditas yang diperjualkan. 

Ketika menyetujui untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu komoditas pasar maka pemerintah harus melakukan beberapa perubahan dalam perundang-undangan. Diawali dengan terbitnya Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Disusul dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.77 tahun 2007 yang mengategorikan pendidikan dalam sebuah bidang usaha. Lembaga pendidikan bisa mendapatkan modal asing hingga 49%. Sementara itu, disisi lain dengan perlahan pemerintah mencoba untuk melepaskan tanggung jawab dari pembiayaan pendidikan tinggi sehingga tidak mengherankan saat ini biaya pendidikan tinggi semakin tinggi. Imbasnya, akses terhadap pendidikan tinggi semakin tidak merata. 

Beberapa waktu lalu Kompas melakukan penelitian tentang perbandingan kenaikan upah pekerja lulusan SMA dan sarjana dengan kenaikan biaya perkuliahan di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, hasilnya menunjukan bahwa orangtua akan semakin sulit untuk membiayai perkuliahan anaknya. Bahkan, jika orang tua yang hanya lulusan SMA menyisihkan 20% pendapatannya semenjak anak tersebut lahir tidak akan menutup biaya kuliah selama delapan semester. 

Baca Juga: Starter Pack Belajar di Malam Hari

Alternatif Menempuh Pendidikan Tinggi

Dengan kondisi tersebut, Edunitas hadir sebagai solusi dalam mengupayakan para tenaga kerja Indonesia agar dapat merasakan pendidikan tinggi. Hadirnya program kuliah karyawan online dengan pembayaran biaya kuliah yang bisa diangsur merupakan sebuah solusi untuk mewujudkan visi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Edunitas juga hadir melalui berbagai program yang membantu para siswa seluruh Indonesia untuk latihan soal UTBK dan ujian mandiri perguruan tinggi. Untuk info lebih lengkapnya, silakan klik link berikut.

Jangan lupa juga untuk melihat berbagai jurusan, prodi, dan perguruan tinggi di link berikut.

Baca artikel menarik lainnya di sini.