Halo Sahabat Edunitas!

Kali ini kita akan membahas mengenai kebocoran data, hacker, dan pencurian data yang dilakukan oleh beberapa oknum.

Kebocoran Data Masyarakat Indonesia

Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia memiliki sumber kekayaan baru yang disebut sebagai New Oil. Bahkan, menurut Pak Jokowi, new oil ini lebih mahal dari  harga minyak. New Oil yang dimaksud adalah data. Pernyataan Presiden Jokowi ini menandakan bahwa pemerintah kita memiliki kesadaran betapa penting dan berharganya data masyarakat Indonesia. Bagi pemerintah, data yang akurat akan membantu mengarahkan dan menentukan kebijakan yang tepat. Akan tetapi, jika data ini disalahgunakan oleh pihak tertentu, tentu saja ada harga yang harus dibayar. Mulai dari ancaman keamanan privasi hingga pemanfaatan data untuk kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah pemerintah sudah berhasil menjaga sumber daya baru yang lebih mahal dari harga minyak ini?

Baca Juga: Kampus Swasta Terbaik di Bandung

Tanpa disangka, beberapa kali data masyarakat yang tersebar di beberapa platform dan aplikasi pemerintah bocor. Tempo mencatat bahwa setidaknya ada sepuluh kasus kebocoran data yang cukup besar dalam dua tahun terakhir di Indonesia. Beberapa minggu terakhir, kita dihebohkan dengan dugaan bocornya 1.3 miliar data pengguna kartu seluler. SAFEnet menilai jika dugaan ini benar maka kebocoran kali ini akan menjadi kebocoran data terbesar di Asia. 

"Lalu sebenarnya hal apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk menjaga data rakyat Indonesia?"

Melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) dikeluarkanlah Peraturan Menteri (Permen) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang ditetapkan pada 7 November 2016 dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Selain itu, saat ini juga sedang dibahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan akan disahkan dalam waktu dekat, hanya menunggu sidang Paripurna DPR RI. Sementara itu, disaat pemerintah mengupayakan perlindungan data pribadi, masyarakat dihebohkan dengan munculnya hacker yang menamai dirinya Bjorka.

Bjorka

Seperti yang kita ketahui, Bjorka merupakan hacker yang meneror beberapa tokoh politik. Bjorka mendapat respon yang masif dari masyarakat Indonesia dan bahkan menjadi trending di media sosial lantaran dia menyebarkan data pribadi beberapa pejabat, salah satunya adalah Menteri Informasi dan Komunikasi Indonesia, Pak Johnny Gerard Plate. Bjorka menyebutnya sebagai hadiah ulang tahun untuk Pak Johnny. Hal yang cukup mengejutkan adalah respon masyarakat Indonesia. Meskipun hacker Bjorka ini melanggar beberapa UU sekaligus, salah satunya UU ITE tentang doxxing, yaitu menyebarkan data pribadi seseorang, netizen justru terkesan mendukung bahkan meminta Bjorka untuk membocorkan data terkait kejelasan beberapa kasus kriminal yang dianggap belum terselesaikan dengan tuntas. 

Baca Juga: Mengenal Program Kuliah Karyawan untuk Meningkatkan Karier yang Lebih Maju

Motif Bjorka

Melalui laman twitter pribadinya, Bjorka menyampaikan alasannya menyasar pemerintah Indonesia. Bjorka menyampaikan beberapa kekecewaanya terhadap Pemerintahan Orde Baru, ketidakpekaan pemerintah atas kenaikan harga BBM saat ini, dst dari sini dapat kita simpulkan bahwa motifnya adalah politik. Sementara itu, pemerintah dinilai kurang maksimal dalam merespon kemunculan hacker yang menamakan diri Bjorka ini. Disisi lain, Bjorka menuding pemerintah Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk menangkap dan bahkan memberhentikan aktivitasnya. 

"Lalu, kapasitas seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menaklukan hacker yang mengancam kedaulatan data sebuah negara? dan seperti apa keahlian yang sebenarnya dimiliki oleh seorang Bjorka?"

Baik orang yang mengatasi kebocoran data ataupun orang yang tidak bertanggung jawab dan membocorkan data, sebenarnya sama-sama disebut hacker. Selama ini kita mungkin hanya familiar dengan hacker yang kriminal dan ilegal. Hacker seperti Bjorka ini disebut juga sebagai blackhat. Mereka melakukan tindakan melanggar hukum sebuah negara dan melakukan peretasan terhadap data tertentu. Sementara itu, orang yang dibutuhkan untuk memberhentikan aktivitas blackhat ini adalah whitehat atau disebut juga ethical hacker. Pekerjaan sebagai ethical hacker ini legal dan dilundungi oleh negara. 

Keahlian Untuk Menjadi Ethical Hacker

Adapun keahlian yang harus dimiliki oleh ethical hacker, yaitu keahlian di bidang sistem informasi, adapun skill detailnya di antara lain adalah; programming, memahami semua bahasa pemrograman, kemampuan memahami dan membaca database. Selain itu, hacker tentu juga harus mengerti ilmu terkait perangkat keras komputer serta jaringan. Aspek lain yang harus dikuasai oleh hacker adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan manajemen. 

Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Sahabat Edunitas tertarik menjadi ethical hacker? Yuk simak di sini informasi kampus terbaik yang menyediakan jurusan sistem informasi di seluruh Indonesia.

Baca artikel menarik lainnya di sini.