4 Negara dengan Tingkat Partisipasi Perempuan di Bidang Pendidikan Terendah di Dunia

Halo Sahabat Edunitas!

Balik lagi dalam rangka Women March, pendidikan untuk perempuan tak habis-habis didiskusikan karena kerap kali belum tuntas hingga ditimpa oleh isu lain. Oleh karena itu, mari melanjutkan pembicaraan tentang hal ini di artikel berikut!

Akses Perempuan terhadap Pendidikan

Pembicaraan tentang diskriminasi perempuan dalam mengakses pendidikan sudah mulai tenggelam. Masyarakat lebih memilih membicarakan isu tentang politik, kemajuan dunia, AI, hingga climate change. Pada kenyataannya praktik diskriminasi ini terus dilanggengkan dan bahkan dilakukan oleh negara secara struktural. Mungkin Sahabat akan berpikir bahwa apa yang akan terjadi jika perempuan dibatasi atau bahkan dilarang berpartisipasi dalam pendidikan. Mungkin saja tidak berkorelasi secara langsung, tetapi ada dampak nyata dan tentu saja membahayakan. 

Baca Juga: Pentingnya Pendidikan Bagi Perempuan

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNESCO Institute for Statistics pada tahun 2021 menunjukan bahwa ada korelasi positif antara rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan dengan tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Pendidikan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan individu dan juga keamanan negara sehingga membatasi perempuan dalam mengakses pendidikan sama halnya menghambat kemajuan negara tersebut. Tidak hanya itu, hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Negara dengan Partisipasi Perempuan ke Pendidikan Terendah

Lalu negara mana saja yang memiliki tingkat partisipasi perempuan pada pendidikan yang rendah? Seperti apa kondisi sosial ekonomi dan politik negara tersebut? Hal apa yang melatarbelakangi praktik ini? Yuk simak ulasan berikut ini. 

Afghanistan

Jika membicarakan pembatasan pendidikan bagi perempuan, tidak pas rasanya jika tidak memasukan Afghanistan dalam pembahasannya. Kebijakan Taliban ini tentu saja menuai kritikan dari berbagai negara di dunia. Beberapa negara bahkan mengancam akan memberhentikan bantuan kemanusiaan jika Taliban tidak segera meninjau kembali kebijakan tersebut. Namun, apa yang terjadi di Afghanistan tidak bisa hanya dilekatkan pada Taliban. Budaya patriarki di Afghanistan menjadi salah satu faktor keluarnya kebijakan ini. Meskipun tidak ada larangan untuk menempuh pendidikan sebelum Taliban berkuasa. Pada kenyataanya angka diskriminasi terhadap perempuan cukup tinggi di Afghanistan. Ditengah kondisi politik yang belum kunjung kondusif ditambah dengan pembatasan yang ekstrim terhadap perempuan menjadi salah satu faktor situasi yang kian rentan di Afghanistan. Angka kemiskinan yang terus meningkat, kelaparan, dan pengangguran. 

Nigeria

Nigeria merupakan salah satu negara Afrika dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang potensial. Hanya saja Nigeria masih masuk dalam negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Ada banyak masalah pendidikan Nigeria di antaranya akses yang tidak merata, biaya yang tinggi, dan ketidaksetaraan gender. Kondisi politik yang tidak kondusif membuat anak perempuan di Nigeria sangat rentan di lingkungan sekolah. Unicef mencatat bahwa ada 1 juta anak yang terancam jadi korban penculikan di sekolah. Selain itu, berdasarkan World Population Review pada tahun 2022 ada sekitar 60% perempuan Nigeria yang buta huruf.

Bangladesh

Bangladesh adalah salah satu negara Asia yang memiliki masalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Sebagai negara berkembang dan terpadat ke-8 di dunia, Bangladesh sebenarnya terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya peringkat pada indeks human capacity pada tahun 2020 yaitu berada pada peringkat ke-111 dari 174 negara. Kendatipun demikian, peningkatan ini masih menunjukan bahwa hanya 48% potensi sumber daya manusia yang dapat dicapai oleh Bangladesh.  Beberapa hal yang menjadi penghambat perempuan untuk berpartisipasi di pendidikan adalah budaya yang mempercayai perempuan tidak perlu menempuh pendidikan, kemiskinan, kekerasan dan pelecehan. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan terus meningkat. 

Sudan Selatan

Buta huruf pada perempuan di Sudan Selatan mencapai 73.8%. Selain itu, Sudan Selatan menempati peringkat ke-186 dari 189 berdasarkan laporan Human Development Index 2020. Semenjak merdeka pada tahun 2011 silam, kondisi politik di Sudan Selatan masih cenderung tidak kondusif. Kondisi politik ini diperparah dengan adanya konflik bersenjata yang berkepanjangan. Dalam kondisi konflik seperti ini perempuan seringkali menjadi pihak yang paling rentan. Baik secara keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan mental.

Baca Juga: Persaingan Indonesia dalam Bidang Pendidikan

Demikian beberapa negara dengan indeks partisipasi perempuan ke pendidikan terendah yang berdampak pada pertumbuhan kesejahteraan dan ekonomi negara.

Hal ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pendidikan sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara.

Baca artikel menarik lainnya di sini.