Kasus ACT, Penyelidikan Melibatkan Densus 88

Adakah di antara Sahabat Edunitas yang ingin berkecimpung di bidang hukum? Pastinya, banyak! Secara, prodi hukum di Indonesia adalah salah satu prodi atau jurusan di klaster sosial-humaniora yang memiliki peminat tinggi. Tidak peduli di perguruan tinggi mana, jurusan ini akan tetap menjadi incaran.

Kuliah Jurusan Hukum Kerja Apa dan Berapa Biayanya?

Artikel ini akan menginformasikan ke Sahabat mengenai gambaran lebih jelas tentang peran alumni jurusan hukum dalam menangani berbagai kasus dan isu kontemporer Indonesia, misalnya dalam kasus ACT.

Penyelidikan Kasus ACT

ACT singkatan dari Aksi Cepat Tanggap, salah satu lembaga sosial sekaligus lembaga donasi untuk berbagai bencana yang terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia. Sebelumnya, ACT telah dipercaya dalam berbagai kegiatan sosial besar di Indonesia, misalnya pengelolaan donasi bencana alam, kecelakaan pesawat terbang, dan bahkan menjadi jembatan penyalur dana sosial ke Palestina. Tidak heran jika ACT mengumpulkan dana 540 miliar per tahun. Namun, akhir tahun 2021 kemarin, kondisi di ACT berubah dan disinyalir terjadi krisis keuangan. Akibatnya, Ahyudin sebagai Presiden ACT lengser dari jabatannya dan terjadi pemotongan gaji karyawan hingga 50%. Senin kemarin, lembaga sosial yang mengusung tagline care for humanity ini menghebohkan publik dengan dibukanya laporan keuangan dana sumbangan oleh Tempo.

Awal Mula Penyelidikan Kasus ACT

Sejak lengsernya Ahyudin sebagai Presiden ACT dan pemotongan gaji karyawan sebanyak 50% menimbulkan tanda tanya bagi publik, apa yang terjadi dengan ACT? Pertanyaan itu terjawab dengan berbagai opini yang mengatakan bahwa adanya pemborosan internal ACT. Pemborosan yang dimaksud adalah gaji petinggi ACT yang mencapai 250 juta per bulan, belum ditambah dengan berbagai bonus dan fasilitas mewah. Sejak saat ini, berbagai pihak telah mencurigai dan melakukan penyelidikan mengenai ACT.

Penyelidikan ini berlanjut pada November 2021 saat Tempo mengulik informasi mengenai santunan Boeing yang belum tersalurkan secara full kepada para penumpang Lion Jt-610 Jurusan-Pangkalpinang yang kecelakaan dan jatuh di laut jawa 29 Oktober 2018.

Santunan Boeing tersebut senilai 135 miliar yang berdasarkan kesepakatan keluarga korban, uang tersebut disalurkan ke keluarga korban melalui ACT. Selain itu, keluarga korban juga menyerahkan kepercayaan kepada ACT agar uangnya dikelola untuk membangun 91 sekolah yang hingga kini, pembangunan 91 sekolah itu belum selesai dan banyak yang terhenti.

Namun, berdasarkan penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Agung Sedayu, salah satu penulis di desk Nasional mengungkap dari beberapa narasumber internal ACT mengenai pengelolaan keuangan di ACT yang tidak pruden dengan biaya operasional yang tinggi dan gaji para petingginya yang fantastis. Akhirnya, kasus ini terus diselidiki, bahkan Densus 88 turut ikut serta dalam penyelidikan ini.

Masalah lain juga terungkit dalam kasus ACT, seperti potongan donasi di ACT sebesar 30%. Dana itu akan digunakan untuk biaya operasional, pengelolaan, dan lain sebagainya. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa angka potongan 30% tersebut sangat besar. Terlebih jika mengacu pada hukum Islam yang lembaga pengelola hanya boleh mengambil 12,5% dari donasi. Ini tentu sangat jauh dan melanggar aturan Islam.

Pembelaan Pihak ACT kepada Publik

Presiden ACT, Ibnu Khajar menegaskan bahwa kondisi keuangan di ACT sedang baik-baik saja. Penyelewengan dana di lembaga sosialnya ditepis dengan predikat WTP atau wajar tanpa cacat jika di audit. Selain itu, Pak Ibnu Khajar juga mengatakan bahwa ACT telah mendapat izin dari Kementerian Sosial dan telah memiliki kiprah di 40 negara.

Namun, publik merasa tanggapan Pak Ibnu Khajar adalah fakta yang tidak cukup kuat untuk membantah bahwa ACT melakukan penyelewengan dana. Dengan beberapa bukti keuangan yang dilakukan oleh pihak Tempo menambah penasaran dengan hasil audit yang dilakukan sehingga menghasilkan status wajar tanpa cacat.

Mengapa Kasus ACT ditangani oleh Densus 88?

Sebab, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) telah lama mencurigai adanya penyaluran anggaran ACT ke rekening pribadi dan aktivitas terlarang a.k.a teroris. Namun hingga kini, laporan PPATK ini masih ditelusuri. That’s why, Densus 88 Antiteror ikut menyelidiki kasus ACT ini dan masih terus dalam penyelidikan.

Sedangkan, pihak ACT membantah kecurigaan tersebut. Mereka membenarkan bahwa ada dana yang disalurkan ke suriah namun tujuannya bukan untuk teroris, tetapi untuk korban Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Peran Alumni Jurusan Hukum dalam Menyelesaikan Berbagai Kasus

Jika Sahabat Edunitas memperhatikan dengan seksama, kasus tersebut penuh dengan aturan hukum. Mulai dari pelanggaran aturan hukum, penyelesaian masalah menggunakan jalur hukum, sampai penyelidikan kasus di jalur hukum. Tidak hanya itu, semua pihak yang ikut berperan pun harus mendalami ilmu hukum untuk mengetahui duduk persoalan dan masalah yang terjadi.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum akan terus membutuhkan para alumni jurusan hukum untuk memecahkan berbagai permasalahan dan kasus yang terjadi.

Segera daftar jurusan hukum di Edunitas sekarang!

Jika Sahabat belum yakin di Edunitas, yuk baca dulu berbagai keuntungan kuliah di edunitas!

Baca artikel menarik lainnya di sini.